4.4. Pengendalian perubahan iklim dan kepatuhan terhadap kesepakatan global

Pada Materi Kuliah 4.1 sampai Materi Kuliah 4.3 Anda telah mempelajari konsep pengendalian lingkungan dengan fokus pada lingkungan hidup dalam sekala lokal sampai nasional. Sebagaimana telah Anda pelajari dari materi kuliah sebelumnya, dampak lingkungan dapat terjadi secara lokal, nasional, maupun global. Pada materi kuliah 4.4 ini kita akan belajar mengenai dampak lingkungan global yang paling penting, yaitu perubahan iklim, dengan fokus pada pengendalian dampak yang ditimbulkannya. Selain itu, kita juga akan pelajari berbagai dampak lingkungan global lainnya dalam kaitan dengan perubahan global (global change) yang pengendaliannya dilakukan melalui berbagai perjanjian lingkungan hidup global (global environmental agreements). Meskipun berskala global, pengendalian dampak lingkungan global perlu kita lakukan melalui tindakan nyata secara lokal (think globally, act locally).

4.4. 1. MATERI KULIAH

4.4.1.1. Membaca Materi Kuliah

Mudah-mudahan Anda sudah pernah mendengar istilah pemanasan global dan perubahan iklim. Jika sudah, mudah-mudahan mengerti apa yang dimaksud dengan kedua istilah tersebut. Keduanya sering saling dipertukarkan penggunaannya, meskipun sebenarnya mempunyai pengertian yang berbeda. Untuk memahaminya secara benar, pertama-tama Anda perlu mempelajari apa itu cuaca (weather) dan apa itu iklim (climate). Cuaca merupakan kadaan atmosfer di suatu lokasi terbatas yang berubah dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Iklim merupakan keadaan atmosfer rata-rata dalam lokasi yang lebih luas dan jangka waktu yang lebih lama. Cuaca senantiasa berubah secara dinamis, sedangkan iklim berpola relatif tetap. Relatif tetap tidak berarti tidak berubah. Pola iklim dapat berubah karena faktor alami dan karena faktor buatan manusia. Faktor alami yang dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim adalah: (1) variabilitas iklim (climate variability and oscillations), (2) perubahan aktivitas matahari (changes in solar activity), dan (3) aktivitas gunung berapi (volcanic aktivity), sedangkan faktor buatan manusia yang dapat berkontribusi yang sama adalah (1) pembakaran bahan bakar fosil yang meningkatkan konsentrasi GRK (GHG), (2) perubahan permukaan lahan secara global karena deforestrasi (deforestation), dan (3) peningkatan konsentrasi aerosol (aerosols) di atmosfer.

Istilah perubahan iklim (climate change) digunakan terutama untuk merujuk kepada perubahan pola iklim karena didorong oleh faktor manusia (human-driven), meskipun juga mencakup perubahan karena faktor alami. Faktor manusia terpenting yang mendorong terjadinya perubahan iklim adalah pembakaran bahan bakar fosil (fossil fuels) yang menyebabkan konsentrasi gas rumah kaca (GRK, greenhouse gasses, GHG) di atmosfer meningkat dengan cepat sejak abad Revolusi Industri ke-2 (2nd Industrial Revolution). Konsentrasi GRK tersebut menyebabkan panas yang dipantulkan dari permukaan bumi terperangkap, ibarat atap kaca yang memerangkap panas di dalam rumah kaca, sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Fenomena suku permukaan bumi yang meningkat di atas normal ini dikenal sebagai pemanasan global (global warming). Dalam bahasa Inggris, selain digunakan istilah global warming, juga digunakan istilah global heating. Tapi apapun istilahnya, pemanasan global telah menjadi faktor pendorong utama perubahan iklim. Memang tidak semua pihak sepakat mengenai hal ini, pihak yang menolak (climate change denier, skeptic, or contratian) beralasan bahwa perubahan iklim bukan fenomena baru, melainkan juga terjadi pada masa lampau, sehingga tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Bahkan dalam cara pengendaliannya, yang menolak bukan hanya pihak tertentu, negara semaju Amerika Serikat pun menolak untuk meratifikasi kespakatan mengenai perubahan iklim. Penolakan terjadi terutama karena pengendalian perubahan iklim memerlukan biaya yang sangat besar yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan perubahan iklim dan dampaknya mendorong Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, tahun 1992 (Earth Summit 1992), antara lain menghasilkan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC). Konvensi ini bertujuan untuk menstabilisasi konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang tidak membahayakan sistem iklim sehingga ekosistem dapat memberikan jaminan pada produksi pangan dan keberlanjutan pada pembangunan ekonomi. Konvensi Perubahan Iklim memiliki kekuatan hukum sejak 21 Maret 1994 dengan membagi negara-negara (parties) peratifikasi dalam dua kelompok, yaitu Negara-negara Annex I (Annex I Parties) dan Negara-negara Non-Annex I (Non-Annex I Parties, termasuk Indonesia). Negara Annex I adalah negara-negara penyumbang emisi GRK sejak revolusi industri, sedangkan Negara Non-Annex I adalah negara-negara yang tidak termasuk dalam Annex I yang kontribusinya terhadap emisi GRK jauh lebih sedikit dan memiliki pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih rendah. 

Untuk mendukung negosiasi terkait pengendalian perubahan iklim, PBB membentuk Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang bertugas melakukan kajian ilmiah dan menyediakan data yang disepakati bersama mengenai perubahan iklim. Untuk melaksanakan tugas tersebut, IPCC menerbitkan Assessment Report (AR) secara berkala, AR termutakhir adalah AR 6 yang terdiri atas:

1. AR6 Climate Change 2021: The Physical Science Basis, menguraikan dasar ilmiah perubahan iklim;
2. AR6 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change, menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi perubahan iklim;
3. AR6 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability, menguraikan dampak yang ditimbulkan, langkah-langkah untuk menyesuaikan diri, dan kerentanan menghadapi perubahan iklim; dan
4. AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023, merupakan laporan sintesis dari laporan pertama, kedua, dan ketiga

Silahkan klik link dan unduh gratis laporan yang tersedia. Laporan tersebut memprediksi bahwa perubahan iklim menimbulkan berbagai dampak terhadap ekosistem dan sistem manusia. Terhadap ekosistem, perubahan iklim menimbulkan dampak berupa perubahan struktur ekosistem, pergeseran kisaran hidup spesies, dan perubahan waktu perkembangan (fenologi, phenology), sedangkan terhadap sistem manusia, perubahan iklim menimbulkan dampak berupa kesulitan air dan penurunan produksi, gangguan kesehatan dan kesejahteraan, dan dampak terhadap kota, permukiman, dan infrastruktur. Laporan IPCC merupakan basis negosiasi yang diselenggarakan oleh badan PBB lainnya, yaitu United Nations Framework Conventions on Climate Change (UNFCCC), untuk menghasilkan konvensi, protokol, dan kesepakatan mengenai perubahan iklim melalui Conference of the Parties (COP) sebagai badan pengambil keputusan tertinggi. Silahkan kunjungai Daftar COP, mulai dari COP-3 Kyoto, Jepang, pada 1997 sampai COP-27 Sharm el-Sheikh, Mesir, pada 2022. COP termutakhir, yaitu COP-28 Dubai, Uni Emirat Arab, diselenggarakan pada 30 November to 13 December 2023.

Silahkan mengakses hasil lengkap COP-1 1995 sampai COP-28 2024 dan rencana COP-29 2024 sampai COP-31 2025. Beberapa tonggak penting yang telah dicapai sejak COP-1 sampai COP-28 adalah sebagai berikut:

• COP-1 Berlin, Jerman, 1995: menetapkan Mandat Berlin (Berlin Mandate), keputusan yang mengharuskan para pihak untuk memulai pembicaraan untuk mengurangi emisi setelah tahun 2000 melalui tujuan kuantitatif dan dengan tenggat waktu yang spesifik.
• COP-3 Kyoto, Jepang, 1997: menghasilkan Protokol Kyoto (Kyoto Protocol), merupakan perjanjian internasional yang mengikat secara hukum di bawah UNFCCC, yang menandai momen penting bagi kebijakan iklim dunia: (1) Target Pengurangan Emisi: mengikat secara hukum untuk negara-negara maju (Annex I Parties), bertujuan untuk mengurangi gabungan emisi enam gas rumah kaca rata-rata 5,2% di bawah tingkat tahun 1990 selama periode komitmen 2008-2012, (2) Mekanisme Fleksibel, memperkenalkan tiga mekanisme berbasis pasar, yaitu Perdagangan Emisi International (International Emission Trading), Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism, CDM), dan Implementasi Bersama (Joint Implementation, JI), untuk membantu negara-negara dalam memenuhi target pengurangan emisi dengan cara memperdagangkan kredit emisi, berinvestasi dalam proyek pengurangan emisi di negara berkembang, dan berkolaborasi dalam proyek pengurangan emisi, (3) Adaptasi dan Kepatuhan: ketentuan bagi negara-negara untuk mendorong adaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim dan menetapkan mekanisme kepatuhan untuk memastikan bahwa negara-negara peserta memenuhi kewajiban mereka, dan (4) Pemberlakuan: menetapkan ratifikasi oleh setidaknya 55 negara – yang mewakili setidaknya 55% emisi gas rumah kaca global pada tahun 1990 – agar dapat dilanjutkan, mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005, setelah Rusia meratifikasinya, dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk implementasinya.
• COP-6 Den Haag, Belanda, 2000: untuk menetapkan rincian operasional mekanisme yang diperkenalkan melalui Protokol Kyoto, yaitu perdagangan emisi, CDM dan JI, setelah melalui pembicaraan yang penuh ketegangan dan diplomasi yang rumit ternyata tidak tercapai kesepakatan mengenai isu-isu utama.
• COP-7 Marrakesh, Maroko, 2001: melanjutkan COP-6 yang gagal, menghasilkan: (1) Kesepakatan Marrakesh (Marrakech Accords) yang merinci prosedur penerapan Protokol Kyoto, menangani isu-isu terkait perdagangan emisi, Mekanisme Pembangunan Bersih, penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan, dan kehutanan (land use, land use change, and forestry, LULUCF), kepatuhan, dan aspek penting lainnya, dan (2) Pembentukan Dana Adaptasi:  membentuk Dana Adaptasi berdasarkan Protokol Kyoto (Adaptation Fund under Kyoto Protocol) untuk membantu negara-negara berkembang memitigasi dampak buruk perubahan iklim dan beradaptasi terhadap dampak yang ditimbulkannya.
• COP-13, Bali, Indonesia, 2007: menghasilkan Rencana Aksi Bali (Bali Action Plan) yang membuka jalan baru, menekankan peran negara-negara maju dalam mendukung negara-negara berkembang, menandai perkembangan pemahaman baru tentang tanggung jawab bersama dalam narasi iklim global.
• COP-15, Copenhagen, Denmark, 2009: Negosiasi untuk fase kedua Protokol Kyoto gagal menghasilkan kesepakatan, sejak itu banyak negara yang meratifikasi Protokol Kyoto menarik diri dari Protokol: Australia, Kanada, Jepang, dan Rusia sehingga Protokol Kyoto menjadi berakhir seiring dengan berakhirnya fase pertamanya pada tahun 2012.
• COP-21, Paris, Perancis, 2015: membahas pendekatan top-down (misalnya, perjanjian yang mengikat secara hukum seperti Protokol Kyoto) dan bottom-up (misalnya, memungkinkan negara-negara untuk menetapkan target mereka secara sukarela), merupakan momen penting dalam upaya internasional untuk mengatasi perubahan iklim dengan menyepakati bahwa setiap negara, didukung oleh kolaborasi dengan sektor publik dan swasta, berkomitmen untuk membatasi pemanasan global pada target kolektif dan spesifik, menghasilkan Perjanjian Paris (Paris Agreement): (1) Sasaran suhu, menetapkan sasaran untuk membatasi kenaikan sampai 1,5 derajat Celsius di atas suhu rata-rata pra-industri, (2) Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (Nationally Determined Contribution, NDC), setiap negara mengajukan komitmen sukarela masing-masing yang menguraikan bagaimana akan mengurangi emisi GRK dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim yang harus diperbarui dan dikomunikasikan setiap lima tahun, (3) Bantuan keuangan, negara-negara maju berkomitmen untuk memberikan dukungan keuangan guna membantu negara-negara berkembang dalam memitigasi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap dampak buruk perubahan iklim, dan (4) Transparansi dan akuntabilitas, mengharuskan negara-negara untuk secara teratur melaporkan emisi mereka dan kemajuan dalam memenuhi komitmen mereka.
• COP-24 Katowice, Polandia, 2018: mewujudkan: (1) 'Buku Aturan' (Rulebook) Perjanjian Paris, yang dikenal sebagai Paket Iklim Katowice (Katowice Climate Package), yang berfokus pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui standar pelaporan emisi yang seragam dan kerangka kerja terperinci yang menjelaskan bagaimana negara harus memenuhi komitmennya, dan (2) menyepakati Perjanjian Paris tentang Pengurangan Stok Global (Paris Agreement in the Global Stocktake) yang menguraikan proses inventarisasi global untuk menilai kemajuan kolektif, yang dilakukan setiap 5 tahun.
• COP-26, Glasgow, UK, 2021: menghasilkan Pakta Iklim Glasgow (Glasgow Climate Pact) yang menggarisbawahi pentingnya percepatan upaya, dengan fokus pada upaya-upaya “mengurangi penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap" (phase down of fossil fuels), meskipun hal ini masih diperdebatkan dengan hangat, dan banyak negara yang mendorong tercapainya kesepakatan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil secara bertahap.
• COP-28, Dubai, Uni Emirat Arab, 2023: menandai pertama kalinya negara-negara menilai secara bersama kemajuan setelah menetapkan Perjanjian Paris tentang Pengambilan Stok Global (Paris Agreement in the Global Stocktake) yang ditetapkan pada COP24 di Katowice, tetapi topik yang dinantikan untuk penghapusan penggunaan bahan bakar fosil, sebagaimana diperdebatkan secara panjang lebar pada COP-COP sebelumnya, tidak mencapai kesepakatan.

Sebagai mahasiswa kehutanan, Anda mungkin tertarik mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan LULUCF sebagaimana mulai dibahas pada COP-7 Marrakesh, Maroko, 2001. Laju penumpukan karbon dioksida (CO2) di atmosfer dapat dikurangi dengan memanfaatkan fakta bahwa CO2 di atmosfer dapat terakumulasi sebagai karbon pada vegetasi dan tanah pada ekosistem darat. Berdasarkan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, setiap proses, aktivitas atau mekanisme yang menghilangkan gas rumah kaca (GRK) dari atmosfer disebut sebagai “sink”. Aktivitas manusia berdampak pada penyerapan terestrial, melalui penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan dan kehutanan (LULUCF), akibatnya terjadi perubahan pertukaran CO2 (siklus karbon) antara biosfer terestrial dan atmosfer. Laporan penilaian ke-6 Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) menemukan bahwa sektor “Pertanian, Kehutanan, dan Penggunaan Lahan Lainnya (Agriculture, Forestry, and Other Land Uses, AFOLU)” rata-rata menyumbang 13-21% dari total emisi GRK antropogenik global pada periode 2010-2019. Perkiraan emisi bersih CO2 antropogenik dari AFOLU (berdasarkan model pembukuan) menghasilkan sumber bersih sebesar +5,9±4,1 GtCO2eq/tahun antara tahun 2010 dan 2019 dengan tren yang tidak jelas. Pendorong perubahan tata guna lahan menghasilkan fluks emisi CO2 AFOLU, dengan deforestasi bertanggung jawab atas 45% total emisi AFOLU. Selain sebagai penyerap karbon bersih dan sumber emisi GRK, lahan juga berperan penting dalam iklim melalui efek albedo, evapotranspirasi, dan pemuatan aerosol melalui emisi senyawa organik yang mudah menguap.

Laporan IPCC menemukan bahwa sektor LULUCF menawarkan potensi mitigasi jangka pendek yang signifikan sekaligus menyediakan pangan, kayu dan sumber daya terbarukan lainnya serta konservasi keanekaragaman hayati. Di antara berbagai aktivitas LULUCF, pengurangan deforestasi mempunyai potensi terbesar dalam mengurangi emisi GRK antropogenik, diikuti dengan penyerapan karbon di sektor pertanian dan restorasi ekosistem termasuk aforestasi dan reboisasi (Lihat Gambar SPM.7 dalam laporan IPCC WGIII). Sistem terestrial lainnya juga memainkan peran penting, yaitu cadangan karbon dalam bentuk bahan organik tanaman dan bahan organik tanah di lahan pertanian dan padang rumput. Oleh karena itu, pengelolaan tanaman dan peternakan yang lebih baik dan berkelanjutan, serta penyerapan karbon tanah di bidang pertanian, termasuk pengelolaan karbon tanah di lahan pertanian dan padang rumput, agroforestri, dan biochar, diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengurangan 1,8–4,1 GtCO2eq/tahun. Selain itu, kegiatan mitigasi di sektor LULUCF dapat memberikan sinergi ganda dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals, SDGs), seperti meningkatkan fungsi keanekaragaman hayati dan ekosistem, lapangan kerja dan mata pencaharian lokal. Namun beberapa kegiatan, seperti penerapan penghijauan di lahan yang secara alami tidak berhutan, dapat menambah risiko terkait iklim terhadap keanekaragaman hayati, ketahanan air dan pangan, serta mata pencaharian, terutama jika tidak dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lokal. Tantangan utama kegiatan LULUCF adalah potensi keterbalikan dan ketidakterbalikan stok karbon mengingat proses tersebut dipengaruhi oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Oleh karena itu, tindakan terpadu, cepat, dan berkelanjutan yang membatasi pemanasan global hingga mendekati 1,5°C akan secara signifikan mengurangi perkiraan kerugian dan kerusakan terkait perubahan iklim pada ekosistem, menurut IPCC.

Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada Upacara Tingkat Tinggi Penandatanganan Perjanjian Paris (High-level Signature Ceremony for the Paris Agreement) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat, pada hari Jumat, 22 April 2016. Sebagai tindak lanjut atas penandatangan tersebut, diundangkan UU No. 16 Tahun 2016 tentang tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim). Menindaklanjuti ratifikasi Perjanjian Paris tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang bertindak sebagai focal point pengendalian perubahan iklim di Indonesia, sudah memasukkan NDC pertama pada 2016 dan dan menyusun Strategi Implementasi NDC pada 2017. Sesuai dengan ketentuan, Indonesia juga sudah memperbarui NDC pada 2021. NDC dan Strategi Implementasi NDC merupakan bentuk komitment Indonesia kepada dunia untuk berkontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim. NDC mencakup komitmen dalam melaksanakan mitigasi melalui sejumlah aksi implementasinya, melaksanakan adaptasi melalui sejumlah aksi implementasinya, dan melaksanakan tindakan lainnya antara lain melalui implementasi REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of forest carbon stocks in developing countries), Karhutla (Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan), ProKlim (Program Kampung Iklim), dan SRN PPI (Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim). Informasi lebih lanjut mengenai perubahan iklim dan pengendalian perubahan iklim dapat diperoleh dari situs Knowledge Centre Perubahan Iklim (KCPI).

Selain dalam komitmen pengendalian perubahan iklim melalui mekanisme COP, Indonesia juga terikat melalui sejumlah kesepakatan terkait dengan perubahan iklim lainnya sebagai berikut:

• Konvensi mengenai Pencemaran Udara Lintas-Batas Jarak Jauh (Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution, LRTAP), Geneva, 1979
• Perlindungan Lingkungan: Emisi Mesin Pesawat Terbang, Lampiran 16, volume 2 terhadap Convensi Chicago mengenai Penerbangan Sipil (Environmental Protection: Aircraft Engine Emissions, Annex 16, vol. 2 to the Chicago Convention on International Civil Aviation),  Montreal, 1981
• Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim (UN Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), New York, 1992, termasuk Prtotokol Kyoto 1997 (Kyoto Protocol, 1997), dan Perjanjian Paris 2015 (the Paris Agreement, 2015)
• Konvensi Wina untuk Perlindungan Lapisan Ozon (Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer), Vienna, 1985, termasuk Protokol Montreal mengenai Senyawa yang Merusak Lapisan Ozon (the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer), Montreal, 1987

Selain itu Indonesia juga terikat dalam komitmen terhadap perjanjian internasional lingkungan hidup lainnya dalam bidang: (1) konservasi alam dan ekosistem daratan, (2) ekosistem perairan air tawar dan air laut, serta (3) Limbah B3 dan limbah lainnya. Berikut adalah daftar perjanjian internasional lingkungan hidup dalam bidang konservasi alam dan ekosistem daratan antara lain:

• Konvensi mengenai Keanekaragaman Hayati (Convention on Biological Diversity CBD), Nairobi, 1992
• Konvensi mengenai Konservasi Spesies Satwa Liar Bermigrasi (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS), Bonn, 1979
• Konvensi mengenai Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar Langka (Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, CITES), Washington, DC, 1973
• Konvensi PBB untuk Melawan Penggurunan (United Nations Convention to Combat Desertification, UNCCD), Paris, 1994
• Penanganan Internasional FAO terhadap Sumberdaya Genetik Tumbuhan, Roma, 1983, penanganan sukarela diperbarui dan diperkuat sebagai Traktat Internasional mengenai Sumberdaya Genetik Tumbuhan untuk Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization International Undertaking on Plant Genetic Resources, Rome, 1983, the 1983 "voluntary undertaking" diperbarui dan diperkuat sebagai the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture), Madrid, 2001
• Perjanjian Kayu Tropis Internasional (International Tropical Timber Agreement, ITTA), Geneva, 1994
• Konvensi Ramsar mengenai Lahan Basah yang Bernilai Penting secara Internasional khususnya sebagai Habitat Burung Air (Ramsar Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, juga disebut the Convention on Wetlands), Ramsar, 1971
• Konvensi UNESCO mengenai Perlindungan Warisan Budaya dan Alam Dunia (UNESCO Convention concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, juga disebut the World Heritage Convention), Paris, 1972

Berikut adalah daftar perjanjian internasional lingkungan hidup dalam bidang ekosistem perairan air tawar dan air laut antara lain:

• Konvensi mengenai Perlindungan dan Penggunaan Jalur Air Lintas Batas dan Danau Internasional (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes, ECE Water Convention), Helsinki, 1992
• Konveni mengenai Pencegahan Pencemaran Laut dari Pembuangan Limbah dan Bahan Lain (Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, London Convention), London, 1972
• Konvensi Internasional mengenai Pencegahan Pencemara dari Kapal (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), 1973, sebagaimana dimodifikasi sebagai Protokol 1978 mengenai hal yang sama (MARPOL 73/78), London, 1973 and 1978
• Konvensi Internasional untuk Pencegahan Pencemaran Laut oleh Minyak (International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil), London, 1954, 1962 and 1969
• Konvensi Internasional mengenai Kesiagaan, Ketanggapan, dan Kerja Sama menghadapi Pencemaran Minyak (International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, OPRC), London, 1990
• Konvensi Internasional mengenai Intervasi di Perairan Laut Lepas dalam Kasus Korban Pencemarab Minyak (International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties), Brussels, 1969
• Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea, UNLOS Convention), Montego Bay, 1982
• Konvensi mengenai Konservasi Satwa Liar Bermigrasi (Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals, CMS), Bonn, 1979

Berikut adalah daftar perjanjian internasional lingkungan hidup dalam bidang Limbah B3 dan limbah lainnya antara lain:

• Konvensi mengenai Pengendalian Pergerakan Lintas Batas Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pembuangannya (Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal), Basel, 1989
• Konvensi mengenai Prosedur Persetujuan Pihak yang Sudah Mendapat Indormasi Lebih Dahulu untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya dan Beracun dalam Perdagangan Internasional (Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade), Rotterdam, 1998
• Konvensi mengenai Dampak Lintas Batas Kecelakaan Industri (Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents), Helsinki, 1992
• Aturan FAO mengenai Tata Cara Distribusi dan Penggunaan Pestisida (FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides), Rome, 1985
• Konvensi Minamata mengenai Raksa (Minamata Convention on Mercury), Minamata, 2013
• Konvensi Stockholm mengenai Pencemar Organik yang Tidak Mudah Terdegradasi (Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants), Stockholm, 2001
• Traktat Pelarangan Pengujian Senjata Nuklir di Udara, Luar Angkasa, dan di Dalam Air (Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space, and Under Water)

Silahkan klik tautan setiap perjanjian untuk memperoleh teks dan informasi lebih lanjut mengenai perjanjian masing-masing. Daftar kesepakatan atau perjanjian yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup secara lengkap dapat diperoleh dari Wikipedia, EU Multilateral Environmental Agreements, dan University of Oregon IEA Database Project.

Sebagai mahasiswa kehutanan Anda seharusnya kritis terhadap berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan sektor kehutanan yang berdampak meningkatkan emisi GRK. Sebagai bagian dari Nawacita, pemerintahan Presiden Jokowi melalui Kementerisn LHK melaksanakan program TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa kawasan hutan melalui penataan ulang batas kawasan hutan dengan melepaskan kawasan kepadada masyarakat dengan sejumlah persyaratan tertentu. Dari target TORA pelepasan kawasan hutan sebesar 4,1 juta ha, telah terealisasi penyediaan TORA seluas 2.914.486. Hal yang perlu disikapi secara kritis adalah sejauh mana kawasan hutan yang dilepaskan benar-benar diberikan kepada rakyat atau digunakan sebagai lokasi program pembangunan yang bermanfaat bagi rakyat banyak. Pelepasan kawasan hutan untuk program food estate misalnya, sejauh mana benar-benar menghasilkan baghan pangan, bukan justru dibuka untuk memperoleh hasil kayu yang pada akhirnya melepaskan emisi GRK dan merusak lingkungan sebagaimana misalnya projek food estate di Gunung Mas dan banyak lokasi lainnya sebagaimana diuraikan dalam laporan Greenpeace Indonesia: Food Estate: Menanam Kehancuran, Menuai Krisis Iklim, laporan mengenai projek pembangkitan listrik biomassa, laporan mengenai pemenuhan hak atas tanah yang terbelenggu korupsi, dan video mengenai Konsorsium 110, sekedar sebagai beberapa contoh. Bersikap kritis mungkin akan dianggap membangkang oleh mereka yang lantang berteriak "OK gas" dan "all in" --mereka yang mendukung penuh pemimpin tanpa berpikir--, tetapi untuk apa Anda kuliah jika bukan untuk mampu berpikir kritis. Ketika terjadi bencana iklim sebagaimana di Jawa Tengah dan berbagai tempat lainnya baru-baru ini, masyarakat menjadi korban tanpa menyadari bahwa mendukung pemimpin tanpa berpikir kritis dapat menerima dampak buruk perubahan iklim.

4.4.1.2. Mengunduh dan Membaca Pustaka

Silahkan mengklik halaman Pustaka Wajib untuk mengakses buku teks, halaman web, dan berbagai sumber lainnya untuk memperdalam pemahaman mengenai pengelolaan, perlindungan, dan pengendalian lingkungan hidup, khususnya (klik untuk mengunduh gratis):

• Barrow, C.J. (1999) Environmental Management for Sustainable Development: Chapter 4 Environmentalism, social sciences, economics and environmental management, Chapter 5 Environmental management, business and law 
• Blewitt, J. (2008) Understanding Sustainable Development: Chapter 5 Sustainable Development, Politics and Governance, Chapter 6 Beyond the Imperatives of Economic Growth and ‘Business as Usual’, Chapter 7 Envisioning a Sustainable Society
• Farmer, A. (2007) Handbook of Environmental Protection and Enforcement: Principles and Practice.: Chapter 1 Introduction: The Principles and Nature of Regulation, Chapter 2 The Nature of Environment Enforcement Authorities 
• Rogers, P.P., Jalal, K.F., & Boyd, J.A. (2008) An Introduction to Sustainable Development: Chapter 2 Challenges of Sustainable Development, Chapter 8 Social Dimensions and Policies, Chapter 9 The Economics of Sustainability, Chapter 10 Sustainability: Externalities, Valuation, and Time Externalities

Mahasiswa wajib menyampaikan judul buku, judul bab buku, dan isi bab buku yang telah dibaca terkait dengan materi kuliah ini melalui Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas.

4.4.1.3. Mengerjakan Kuis

Setelah membaca materi kuliah 4.4 ini serta mengklik tautan dan membaca pustaka serta pustaka yang diberikan pada materi kuliah, setiap mahasiswa wajib mengerjakan kuis secara mandiri untuk mengevaluasi diri dalam memahami ketiga materi kuliah:

1. Mengerjakan dan Memasukkan Lembar Jawaban Kuis (klik setelah tautan aktif) selambat-lambatnya pada Selasa, 9 April 2024 pukul 24.00 WITA;
2. Memeriksa Daftar Lembar Jawaban dan Nilai yang Diperoleh (klik setelah tautan aktif) untuk Memastikan Lembar Jawaban Kuis sudah masuk dan memeriksa nilai yang diperoleh.

Pada saat memeriksa daftar lembar jawaban, silahkan periksa sendiri berapa nilai yang Anda peroleh. Bila memperoleh nilai <60 berarti Anda belum memahami materi kuliah sehingga perlu membaca kembali kedua materi kuliah. Mahasiswa yang tidak mengerjakan quiz tidak akan memperoleh nilai untuk setiap quiz yang tidak dikerjakan.

4.4.2. TUGAS KULIAH

4.4..2.1. Menyampaikan dan Menanggapi Komentar dan/atau Pertanyaan

Setelah membaca materi kuliah ini, silahkan menyampaikan komentar dan/atau pertanyaan mengenai hal-hal berkaitan langsung dengan materi kuliah ini di dalam kotak komentar yang terletak di sebelah bawah materi kuliah ini. Sampaikan komentar dan/atau pertanyaan mengenai hal-hal yang belum diuraikan secara jelas, bukan hal-hal yang yang sudah diuraikan dalam materi atau tidak berkaitan langsung dengan materi atau yang sudah disampaikan oleh mahasiswa lain. Silahkan juga menanggapi pertanyaan atau komentar yang disampaikan oleh mahasiswa lain terhadap materi kuliah ini. Komentar dan/atau pertanyaan serta tanggapan terhadap komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lain harus sudah masuk selambat-lambatnya sampai pada Selasa, 9 April 2024 pukul 24.00 WITA. Salin komentar dan/atau pertanyaan mengenai materi kuliah serta tanggapan terhadap komentar dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh mahasiswa lain lalu tempel dalam Laporan Melaksanakan Kuliah. Setiap mahasiswa juga dapat diminta untuk menyampaikan laporan pembagian blog dan materi kuliah pada saat melaksanakan ujian tengah semester.

4.4.2.2. Membagikan Blog Mata Kuliah dan Materi Kuliah

Untuk memanfaatkan media sosial dalam pembelajaran, silahkan membagikan membagikan blog mata kuliah dengan mengklik pilihan tombol media sosial untuk membagikan blog secara keseluruhan dan membagikan setiap materi kuliah dengan mengklik tombol pilihan media sosial yang disediakan pada setiap materi kuliah selambat-lambatnya sampai pada Selasa, 9 April 2024 pukul 24.00 WITA. Catat tautan (link) pembagian blog dan pembagian materi kuliah melalui media sosiadiminta untukwajib menyampaikan laporan pembagian blog dan materi kuliah pada saat melaksanakan ujian tengah semester.

4.4..2.3. Mengerjakan Projek Kuliah

Melanjutkan pengerjaan projek kuliah Materi Kuliah 4.1, Materi Kuliah 4.2, dan Mteri Kuliah 4.3, silahkan kerjakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Sebutkan tipe habitat yang Anda amati, nama orang yang Anda wawancarai, dan nama desa/kelurahan letak Anda melakukan pengamatan/wawancara.
2. Tentukan dampak perubahan iklim seperti apa yang paling mungkin terjadi terhadap tipe habitat yang Anda amati dan jelaskan mengapa dampak tersebut yang terjadi.
3. Merujuk pada jawaban Anda pada Butir 2 di atas, sebutkan aksi mitigasi perubahan iklim apa yang dapat dilakukan sebagai upaya pengendalian dan jelaskan mengapa memilih aksi tersebut.
4. Merujuk pada jawaban Anda pada Butir 2 di atas, sebutkan aksi adaptasi perubahan iklim apa yang dapat dilakukan sebagai upaya pengendalian dan jelaskan mengapa memilih aksi tersebut.
5. Sebagai mahasiswa yang mengambil mata kuliah pada Prodi Kehutanan, jelaskan bagaimana hutan dapat berkontribusi terhadap pemanasan global dan apa yang dilakukan agar hutan dapat berkontribusi dalam pengendalian perubahan iklim. 

Laporkan data hasil pengamatan dan wawancara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan projek kuliah pada saat memasukan Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas paling lambat pada Selasa, 9 April 2024 pukul 24.00 WITA.

4.4.3. ADMINISTRASI PELAKSANAAN KULIAH

Untuk membuktikan telah melaksanakan perkuliahan daring materi kuliah ini, Anda wajib mengakses, menandatangani presensi, dan mengumpulkan tugas di situs SIADIKNONA. Sebagai cadangan, silahkan juga menandatangani daftar hadir dan memasukkan laporan melaksanakan kuliah dan mengerjakan tugas dengan mengklik tautan berikut ini:

1. Menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah selambat-lambatnya pada Kamis, 4 April 2024 pukul 24.00 WITA dan setelah menandatangani silahkan periksa hasil penandatanganan daftar hadir;
2. Menyampaikan Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas selambat-lambatnya pada Selasa, 9 April 2024 pukul 24.00 WITA dan setelah memasukkan silahkan periksa hasil pemasukan laporan.

Mahasiswa yang tidak mengisi dan menandatangani Daftar Hadir Melaksanakan Kuliah dan tidak menyampaikan Laporan Melaksanakan Kuliah dan Mengerjakan Tugas akan ditetapkan sebagai tidak melaksanakan kuliah.

***********

Hak cipta blog pada: I Wayan Mudita
Diterbitkan pertama kali pada Selasa, 26 April 2022, direvisi 4 April 2023.

Hak cipta selurun tulisan pada blog ini dilindungi berdasarkan Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License. Silahkan mengutip tulisan dengan merujuk sesuai dengan ketentuan perujukan akademik.